LINGKUNGAN dan PENDIDIKAN

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

BUKU 1

PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

A. Latar Belakang

Guru adalah bagian integral dari organisasi pendidikan di sekolah. Sebuah organisasi, termasuk organisasi pendidikan di sekolah, perlu dikembangkan sebagai organisasi pembelajar, agar mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan modern. Salah satu karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Hal ini mudah dipahami, mengingat kinerja suatu organisasi adalah merupakan produk kinerja kolektif semua unsur di dalamnya, termasuk sumber daya manusia. Dalam konteks sekolah, guru
secara individu maupun secara bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya, harus menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus menerus dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan profesionalismenya.
Salah satu bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Pelaksanaan program pengembangan

keprofesian berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan

kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk

memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan

dengan profesinya sebagai guru.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan

hasil penilaian kinerja guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri.

Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar

kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka

guru diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan

dalam pencapaian standar kompetensi guru. Sementara itu, guru

yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi

yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada

pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan

pembelajaran berkualitas dan peningkatan karir guru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,

pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu

unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan

pangkat/jabatan fungsional guru.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

diharapkan dapat menciptakan guru profesional, bukan hanya

sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki

kepribadian yang matang. Dengan demikian, guru mampu

menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai

dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni. Sehingga guru sebagai pembelajar abad 21 mampu

mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang

sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan

Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru

dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

Buku pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan ini bertujuan untuk:

1. menjelaskan konsep dasar pengembangan keprofesian

berkelanjutan kepada semua pihak yang terkait dalam

pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan;

2. menjadi acuan dalam pengelolaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan di sekolah, KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS,

Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan

instansi/institusi lain yang terkait.

D. Sasaran

Buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan ini ditujukan bagi:

1. Guru;

2. Kepala Sekolah;

3. Pengawas Sekolah;

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; dan

6. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan.

BAB II PENGERTIAN DAN LINGKUP PENGEMBANGAN

KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

A. Pengertian

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan

profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara,

meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya

untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain

untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan

keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini

(diadopsi dari Center for Continuous Professional Development

(CPD). University of Cincinnati Academic Health Center.

(http://webcentral.uc.edu/-cpd_online2). Melalui siklus evaluasi,

refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi

kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan,

maka diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan

kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk

kemajuan karirnya.

Gambar 1: Siklus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan

adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di

sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan

adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar

kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang

berlaku.

b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan

guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.

c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang

profesi guru.

e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di

masyarakat.

f. Menunjang pengembangan karir guru

2. Manfaat

Manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

terstruktur, sistematik dan memenuhi kebutuhan peningkatan

keprofesian guru adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peserta Didik

Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman

belajar yang efektif.

b. Bagi Guru

Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan

kompetensinya, sehingga mampu menghadapi perubahan

internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar

peserta didik untuk menghadapi kehidupannya di masa datang.

c. Bagi Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah mampu memberikan layanan pendidikan

yang berkualitas kepada peserta didik.

d. Bagi Orang Tua/Masyarakat

Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak

mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan

pengalaman belajar yang efektif.

e. Bagi Pemerintah

Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan

pendidikan yang berkualitas dan profesional.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

adalah semua guru pada satuan pendidikan yang berada di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Agama, dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

D. Kegiatan

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan guru. Pelaksanaannya didasarkan pada unsurunsur

pengembangan keprofesian berkelanjutan, prinsip

pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan.

1. Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009,

unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

meliputi:

a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan

profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan

pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni. Kegiatan pengembangan diri dapat

dilakukan melalui diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif

guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian

guru.

Terkait dengan kegiatan diklat fungsional, Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 8 (ayat 1)

menyatakan bahwa: diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik- baiknya.

Dalam pasal yang sama (ayat 2), dinyatakan bahwa diklat

dalam jabatan terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat

fungsional, dan diklat teknis. Selanjutnya pasal 11 (ayat 1)

menyatakan bahwa diklat fungsional dilaksanakan untuk

mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis

dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

Sejalan dengan itu, Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010

menyatakan bahwa: diklat fungsional adalah kegiatan guru

dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan

untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan

dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif

guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan

pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang

dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah

(seperti KKG/MGMP/MGBK) dan bertujuan untuk

meningkatkan keprofesian guru.

Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain:

1) Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti KKG, MGMP,

MGBK, KKKS dan MKKS) untuk menyusun dan/atau

mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran,

penilaian, dan/atau media pembelajaran;

2) Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium,

workshop, bimbingan teknis, dan/atau diskusi panel), baik

sebagai pembahas maupun peserta;

3) Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan

kewajiban guru.

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam

kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional

maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) perencanaan

pendidikan dan program kerja; (2) pengembangan kurikulum,

penyusunan RPP dan pengembangan bahan ajar;

(3) pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses

dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan

pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK)

dalam pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran;

(7) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi

tuntutan teori terkini; (8) penulisan publikasi ilmiah;

(9) pengembangan karya inovatif; (10) kemampuan untuk

mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan

kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas

tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah.

Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di sekolah

sesuai kebutuhan guru dan sekolah, dan dikoordinasikan oleh

koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bukti

pelaksanaan kegiatan pengembangan diri yang dapat dinilai,

antara lain:

1) Diklat fungsional yang harus dibuktikan dengan surat

tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang

disahkan oleh kepala sekolah.

2) Kegiatan kolektif guru yang harus dibuktikan dengan surat

keterangan dan laporan deskripsi hasil kegiatan yang

disahkan oleh kepala sekolah.

Catatan: Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai

kepala sekolah, maka laporan dan bukti fisik pelaksanaan

pengembangan diri harus disahkan oleh kepala dinas

pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Guru yang telah mengikuti diklat fungsional dan/atau

kegiatan kolektif guru berkewajiban mendiseminasikan

kepada rekan guru lain, minimal di sekolahnya masingmasing,

sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi

dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini

diharapkan dapat mempercepat proses kemajuan dan

pengembangan sekolah secara komprehensif. Guru yang

mendiseminasikan hasil diklat fungsional dan/atau kegiatan

kolektif akan memperoleh penghargaan berupa angka kredit

sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber.

b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi

guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di

sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru

bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber

pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi

ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah,

KKG/MGMP/MGBK, kabupaten/kota, provinsi, nasional,

maupun internasional.

2) Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu

bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya

tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang

pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah

populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan.

Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah

tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan

di sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan

oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan

sekolah.

Catatan: Bagi guru yang mendapat tugas tambahan

sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan

oleh kepala dinas pendidikan setempat.

3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau

pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku

pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku

pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester,

buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan

buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di

perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian

buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari

kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru

yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala

sekolah.

c. Karya inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan,

modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru

terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah

dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna,

penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni,

pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau

penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada

tingkat nasional maupun provinsi.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara

berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan

profesionalismenya, tidak sekedar untuk pemenuhan angka kredit.

Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan

telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan .

2. Pelaksanaan dan Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Dalam sistem Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru,

sebagai langkah awal pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

profesionalisme guru, akan dilakukan pemetaan profil kinerja guru

dengan menggunakan instrumen evaluasi diri pada awal tahun

pelajaran, yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam

merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan

yang akan dilaksanakan sepanjang tahun pelajaran. Pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan terhadap guru

yang telah maupun belum mencapai standar yang ditetapkan.

Setiap akhir tahun pelajaran, dilakukan penilaian kinerja guru,

dimana hasilnya merupakan gambaran peningkatan kompetensi

yang diperoleh guru setelah melaksanakan pengembangan

keprofesian berkelanjutan pada tahun berjalan dan sekaligus

digunakan sebagai dasar penetapan angka kredit unsur utama dari

sub-unsur pembelajaran/bimbingan pada tahun tersebut. Hasil

penilaian kinerja guru tahun sebelumnya dan dilengkapi hasil

evaluasi diri tahun berjalan, selanjutnya digunakan sebagai acuan

perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk

tahun berikutnya.

Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan

satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara pengembangan

keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja guru, dan

pengembangan karir guru ditunjukkan melalui alur pembinaan dan

pengembangan profesi guru berikut.

Gambar 2: Alur Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja guru

dan hasil evaluasi diri dengan urutan prioritas kegiatan yang harus

dipenuhi sebagai berikut:

a. Pencapaian kompetensi yang diidentifikasikan di bawah

standar kompetensi inti berdasarkan hasil penilaian kinerja

guru.

b. Peningkatan kompetensi yang dibutuhkan sekolah untuk

menyesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sosial dan budaya berdasarkan Laporan Evaluasi Diri

Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah.

c. Kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan

tugas-tugas tambahan misalnya sebagai kepala laboratorium,

kepala bengkel, kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah,

kepala sekolah, dsb.

d. Peningkatan kompetensi yang diminati oleh guru untuk

menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan karirnya.

Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut pada akhirnya

bukan hanya bertujuan untuk peningkatan keprofesian guru

dalam menunjang layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga

berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk pengembangan

karir guru.

Agar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan

dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas

pelaksanaan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip

sebagai berikut.

a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi

bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi

kepada keberhasilan peserta didik. Cakupan materi untuk

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus kaya

dengan materi akademik, metode pembelajaran, penelitian

pendidikan terkini, teknologi dan/atau seni, serta berbasis

pada data dan hasil pekerjaan peserta didik sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib

mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan

profesinya.

c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru

untuk mengikuti program pengembangan keprofesian

berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai

dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

dan/atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika

dirasakan perlu. Untuk menghindari kemungkinan

pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata,

maka proses perencanaan program pengembangan

keprofesian berkelanjutan harus dimulai dari sekolah.

d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi

setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program

pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan

kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak berlaku

bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru

untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian

berkelanjutan.

e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan

monitoring dan evaluasi program pengembangan keprofesian

berkelanjutan sehingga betul-betul terjadi perubahan pada

dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan

pendidikan di sekolah.

f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi

dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di

sekolah dan/atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi

bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah

dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan peningkatan

mutu pendidikan.

g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK

bersama-sama dengan sekolah lain, sehingga mengurangi

dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru

meninggalkan sekolah.

h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat

mewujudkan guru yang lebih profesional sehingga mendorong

pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan yang

bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam

pencerdasan kehidupan bangsa.

i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat

mendukung pengembangan karir guru yang lebih obyektif,

transparan dan akuntabel

3. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Lingkup pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan ditunjukkan dalam diagram di bawah ini (diadopsi

dari TDA: Continuing Professional Development.

http://www.tda.gov.uk/teachers/continuingprofessionaldevelop-

ment.aspx) pengembangan keprofesian berkelanjutan

dapat dilakukan di internal sekolah, eksternal-antar sekolah

maupun melibatkan kepakaran lain yang dimungkinkan untuk

dilakukan melalui jaringan virtual.

Contoh: PPPP-TK, LPMP,

LPTK, Asosiasi Profesi, dan

Institusi Diklat lainnya.

Contoh: Program Induksi,

mentoring, pembinaan,

observasi pembelajaran,

kemitraan pembelajaran,

berbagi pengalaman,

Pengembangan sekolah

secara menyeluruh (WSD=

whole school development)

Contoh: Jaringan lintas

sekolah (seperti

KKG/MGMP,/MGBK,

KKKS/MKKS, KKPS, MKPS,

atau jaringan virtual

DALAM

SEKOLAH

Gambar 3: Sumber-sumber Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk

pengembangan diri dapat dilakukan di dalam sekolah secara

mandiri dan dikelompokkan sebagai berikut.

a. Dilakukan oleh guru secara mandiri, dengan program kegiatan

antara lain sebagai berikut:

1) mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik

aktual/terkini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan

peserta didik;

2) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai

dengan kebutuhan peserta didik;

3) mengevaluasi, menilai dan menganalis hasil belajar peserta

didik yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik

secara nyata;

4) menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran

berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik;

5) melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang

dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk pengembangan

pembelajaran;

6) mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan

bidang dan profesi untuk membantu pengembangan

pembelajaran;

7) melakukan penelitian mandiri (misalnya Penelitian Tindakan

Kelas) dan menuliskan menjadi bahan publikasi ilmiah;

8) lain-lain kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian

guru.

b. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu

sekolah dengan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) mengobservasi kegiatan pembelajaran sesama guru dan

memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran;

2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas

permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah;

3) menulis modul, buku panduan peserta didik, lembar kerja

peserta didik, dsb;

4) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan

dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan

pembelajaran;

5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan

memanfaatkan TIK;

6) melaksanakan pembimbingan pada program induksi bagi

guru pemula;

7) melakukan penelitian bersama dan menuliskan hasil

penelitian tersebut;

8) lain-lain kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian

guru.

c. Dilakukan oleh guru melalui jaringan sekolah.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui

jaringan sekolah dapat dilakukan dalam satu rayon (kelompok

kerja/musyawarah kerja guru), antar rayon dalam

kabupaten/kota tertentu, antar provinsi, bahkan dimungkinkan

melalui jaringan kerjasama sekolah antar negara serta kerjasama

sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui

teknologi informasi. Kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan melalui jaringan antara lain dapat berupa:

1) kegiatan KKG/MGMP/MGBK;

2) pelatihan/seminar/lokakarya;

3) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;

4) mengundang narasumber dari sekolah lain, komite sekolah,

dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari

instansi/institusi yang relevan.

Untuk menetapkan pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan di sekolah, melalui jaringan sekolah, atau kepakaran

lain, kepala sekolah perlu memperhatikan beberapa hal antara

lain:

a. tidak merugikan kepentingan belajar peserta didik

b. sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme guru

dan peningkatan mutu sekolah

c. kelayakan pelaksanaan program pengembangan keprofesian

berkelanjutan ditinjau dari segi ketersediaan sumber daya

manusia, biaya, dan waktu.

BAB III PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN GURU (PKB-GURU)

A. Pola pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu

bagian penting dari proses pengembangan profesionalisme guru yang

diperlukan untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas

dan secara individu untuk peningkatan karirnya. Pengembangan

keprofesian berkelanjutan wajib dilaksanakan oleh semua guru, karena

selain untuk peningkatan dan pengembangan profesionalitas guru juga

diperhitungkan sebagai salah satu unsur utama dalam peningkatan

jenjang jabatan fungsional guru. Oleh sebab itu, pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan perlu dilakukan secara

sistematis dan terstruktur dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dalam sistem penilaian kinerja guru, terdapat beberapa pola

pendidikan dan latihan (diklat) fungsional yang dapat diklasifikasikan

sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan guru

(PKBGuru). Diklat tersebut bertujuan antara lain untuk memperbaiki

kompetensi dan/atau kinerja guru di bawah standar,

memelihara/meningkatkan dan mengembangkan kompetensi

dan/atau kinerja guru standar/di atas standar, serta sebagai bentuk

aktifitas untuk memenuhi angka kredit kenaikan pangkat/jabatan

fungsional dan pengembangan karir guru.

Untuk memperoleh gambaran utuh tentang hubungan implementasi

penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesian bekelanjutan guru

(PKB Guru) terlihat pada gambar di bawah ini:

DESAIN PENILAIAN KINERJA GURU DAN PKB GURU

Gambar di atas menjelaskan bahwa sebelum Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

dilaksanakan, seluruh guru terlebih dahulu harus mengikuti Uji Kompetensi

yang dilaksanakan oleh Badan PSDMPK dan PMP. Ujian tersebut bertujuan

untuk memperoleh data awal kompetensi guru sebelum mengikuti penilaian

kinerja guru. Data awal tersebut akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori

nilai, yaitu nilai di bawah standar minimum (N < SM) dan nilai standar atau di

atas standar minimum (N ≥ SM). Kriteria penetapan standar minimum akan

ditetapkan oleh Badan PSDMPK dan PMP.

Pada tahap (stage) 1, Diklat Dasar mempunyai tujuan utama untuk

memperbaiki kompetensi dasar tentang penguasaan materi, struktur, konsep,

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

(kompetensi profesional) serta pengetahuan tentang model-model

pembelajaran (kompetensi pedagogik) bagi guru kelas/mata pelajaran.

Adapun diklat dasar bagi guru bimbingan konseling (BK)/Konselor untuk

memperbaiki kompetensi profesional dan pedagogik. Oleh karena itu, bagi

guru yang memperoleh nilai uji kompetensi di bawah standar (N < SM) wajib

mengikuti diklat dasar sampai dengan yang bersangkutan memperoleh nilai

standar atau di atas standar minimum (N ≥ SM).

Sedangkan bagi guru yang telah memperoleh nilai kompetensi standar atau

di atas standar minimum (N ≥ SM) dapat langsung mengikuti penilaian kinerja

guru tanpa harus mengikuti diklat dasar.

Pada tahap (stage) 2, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKB

Guru) terdiri atas Diklat Lanjutan dan Diklat pengembangan.

1. Diklat Lanjutan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran bagi

guru kelas/mata pelajaran agar guru mampu menerapkan penguasaan

materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata

pelajaran yang diampu dan penerapan model-model pembelajaran dalam

pembelajaran dan bagi guru BK/Konselor bertujuan agar mampu

menerapkan teori dan konsep dan praksis asesmen untuk memahami

kondisi, kebutuhan dan masalah konseli. Oleh karena itu diklat ini

diperuntukkan bagi guru yang telah mengikuti Penilaian Kinerja Guru

dengan perolehan nilai penilaian kinerja (NPK) di bawah standar (NPK<

SM) atau nilai kinerja dengan klasifikasi SEDANG/KURANG.

Setelah guru mengikuti diklat lanjutan, diharapkan memiliki kemampuan

melaksanakan pembelajaran dengan baik yang ditunjukkan dengan

perolehan nilai dari penilaian kinerja klasifikasi baik/amat baik

berdasarkan penilaian kinerja guru pada periode berikutnya. Akan tetapi

jika nilai kinerjanya masih tetap berada pada klasifikasi SEDANG/KURANG

maka guru tersebut wajib mengikuti diklat lanjutan sampai memperoleh

nilai penilaian kinerja baik/amat baik. Meskipun nilai kinerja guru masih

dalam klasifikasi cukup/kurang, nilai tersebut dapat diperhitungkan

sebagai perolehan Angka Kredit tahunan dari unsur Kinerja Guru.

Bagi guru yang telah memperoleh nilai kinerja standar atau di atas standar

minimum (NPK ≥ SM) atau nilai kinerja dengan klasifikasi Baik/Amat Baik,

guru tersebut wajib mengikuti diklat pengembangan.

2. Diklat Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru

dalam mengembangkan model-model pembelajaran dan bahan ajar

berbasis IT/ICT atau media pembelajaran, pengembangan sekolah untuk

melaksanakan tugas tambahan yang relevan serta pengembangan profesi

lainnya misalnya melakukan penelitian untuk menghasilkan publikasi

ilmiah dan karya inovatif. Selain materi-materi tersebut, diklat

pengembangan juga akan memberikan penguatan implementasi

kompetensi kepribadian dan sosial. Sehingga guru yang telah mengikuti

diklat pengembangan diharapkan memiliki tingkat kemampuan

profesionalisme guru yang tinggi dan dapat menjadi teladan (model guru

profesional) bagi guru lainnya.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB-Guru) wajib

dilaksanakan oleh setiap guru sepanjang yang bersangkutan berprofesi

sebagai guru karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tak

terpisahkan dengan penilaian kinerja guru (PK-Guru). Adapun langkahlangkah

teknis pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan

bagi guru sebagai berikut:

B. Mekanisme

Berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan

ketentuan yang berlaku pada praktik-praktik pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang ada, maka dikembangkan mekanisme

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya

sebagai berikut:

Tahap 1: Setiap awal tahun semua guru wajib melakukan evaluasi diri

untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun

ajaran sebelumnya. Evaluasi diri dan refleksi merupakan dasar

bagi seorang guru untuk menyusun rencana kegiatan

pengembangan keprofesian yang akan dilakukan pada tahun

tersebut. Bagi guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah,

maka kegiatan evaluasi diri dilakukan di sekolah induknya.

Evaluasi diri dilakukan dengan mengisi Format-1 (terlampir),

yang memuat antara lain:

· Deskripsi evaluasi diri terhadap butir-butir dimensi tugas

utama guru, kompetensi untuk menghasilkan publikasi

ilmiah dan karya inovatif, kompetensi lain yang dimiliki

untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang

berkualitas (misalnya TIK, bahasa Asing, dsb), dan

kompetensi lain yang dimiliki untuk melaksanakan tugas

tambahan (misalnya Kepala Sekolah, Kepala Bengkel, dsb).

· Deskripsi usaha-usaha yang telah saya lakukan untuk

memenuhi dan mengembangkan berbagai kompetensi

tersebut.

· Deskripsi kendala yang saya hadapi dalam memenuhi dan

mengembangkan berbagai kompetensi dan dimensi tgas

utama guru tersebut.

· Deskripsi pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

masih saya butuhkan dalam memenuhi dan

mengembangkan berbagai kompetensi dan dimensi tugas

utama guru tersebut.

Tahap 2: Hasil evaluasi diri guru yang dilengkapi dengan dokumen

pendukung antara lain perangkat pembelajaran yang telah

disiapkan oleh guru yang bersangkutan selanjutnya akan

digunakan untuk menentukan profil kinerja guru dalam

menetapkan apakah guru akan mengikuti program peningkatan

kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesinya atau

kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Tahap 3: Melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah, Guru dan Koordinator

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan membuat

perencanaan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan (menggunakan Format-2). Konsultasi ini

diperlukan untuk menentukan apakah kegiatan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus

dilaksanakan di KKG/MGMP/MGBK dan/atau tingkat

kabupaten/kota. Apabila kegiatan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan dilaksanakan di luar sekolah dengan demikian

perlu dikoordinasikan dengan KKG/MGMP/MGBK dan

koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan di

tingkat kabupaten/kota.

Tahap 4: Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat

sekolah bersama dengan Kepala Sekolah, menetapkan dan

menyetujui rencana final kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan bagi guru (Format 2-3). Perencanaan tersebut

memuat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

yang akan dilakukan oleh guru baik secara mandiri dan/atau

bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah, di

KKG/MGMP/MGBK maupun kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan diharapkan dapat

memfasilitasi kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota dan

memberikan anggaran atau subsidi kepada sekolah maupun

KKG/MGMP/MGBK.

Tahap 5: Guru menerima rencana program pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di

dalam dan/atau luar sekolah. Rencana kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan juga mencakup sasaran yang akan

dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti

program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika

diperlukan, dalam melaksanakan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan, seorang guru dapat menerima

pembinaan berkelanjutan dari seorang guru pendamping. Guru

pendamping tersebut ditetapkan oleh kepala sekolah dengan

syarat telah berpengalaman dalam melaksanakan proses

pembelajaran dan telah mencapai standar kompetensi yang

telah ditetapkan serta memiliki kinerja minimal baik

berdasarkan hasil penilaian kinerja guru.

TAHAP 6: Guru selanjutnya melaksanakan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang telah direncanakan baik di

dalam dan/atau di luar sekolah. sekolah berkewajiban

menjamin bahwa kesibukan guru melaksanakan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak mengurangi

kualitas pembelajaran peserta didik.

a. Bagi guru yang telah memiliki kompetensi sesuai standar

atau di atas standar

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan

diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan

kompetensi yang telah dimiliki, antara lain melalui

Diklat Pengembangan. Dengan demikian guru akan

memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak

setengah-tengah serta memiliki kepribadian yang

matang dan seimbang agar mampu memberikan

layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan

masa kini.

b. Bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi

yang dipersyaratkan

Program pengembangan keprofesian berkelanjutannya

diarahkan kepada pencapaian standar kompetensi

melalui diklat lanjutan dengan mempertimbangkan

beberapa hal berikut:

· jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan

· daya dukung yang tersedia di sekolah

· catatan hasil evaluasi diri dan hasil penilaian

kinerja guru

· target dan jadwal perubahan/peningkatan yang

diharapkan akan terjadi setelah guru mengikuti

kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk mencapai standar kompetensi

yang dipersyaratkan.

Dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan bagi guru yang belum mencapai

kompetensi standar dapat didampingi oleh Guru

pendamping.

Mekanisme pelaksanaan penanganan guru yang belum

memenuhi standar yang ditetapkan adalah sebagai

berikut.

1) Informal; Pada tahap ini guru yang bersangkutan

(didampingi kepala sekolah, koordinator

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan

Guru Pendamping) menganalisis hasil penilaian

kinerja guru dan kemungkinan solusinya untuk

pengembangan lebih lanjut kompetensi yang

nilainya masih di bawah standar. Apakah nilai yang

belum memenuhi standar dimaksud berasal dari isu

terkait dengan ilmu pengetahuan (yang tidak cukup

atau yang keliru)? Ataukah masalah ini merupakan

refleksi dari masalah pedagogik? Ataukah masaIah

kepribadian?

Pada tahap ini guru diberi waktu antara 6 - 8

minggu untuk melaksanakan pengembangan

keprofesian berkelanjutan secara mandiri. Di akhir

pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan secara mandiri akan dilakukan

observasi ulang oleh penilai. Semua kegiatan guru

selama tahap ini termasuk hasil diskusi pada

pelaksanaan observasi ulang dicatat secara tertulis

dalam buku/folder khusus. Buku/folder khusus ini

digunakan sebagai sumber penyusunan laporan

pelaksanaan pengembangan keprofesian secara

mandiri yang disyahkan oleh kepala sekolah.

Laporan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai

bukti pelaksanaan pengembangan diri yang

dimungkinkan dapat diberikan angka kredit. Apabila

hasil observasi ulang belum menunjukan

peningkatan maka guru masuk dalam tahap semi

formal. Akan tetapi apabila dalam tahap ini sudah

menunjukkan hasil observasi ulang yang signifikan

maka guru langsung mengikuti kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk

pengembangan selanjutnya.

2) Semi-formal; Jika hasil observasi pada tahap

informal menunjukkan belum ada peningkatan

kompetensi yang ingin dicapai, maka penilai dapat

mengusulkan kepada koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan agar guru diberikan

kesempatan untuk mengikuti tahap semi formal.

Pada tahap ini, program pembinaan lebih

terstruktur dan guru harus bekerja sama dengan

seorang guru pendamping. Dengan dukungan guru

pendamping, guru melakukan kegiatan peningkatan

kompetensi yang diperlukan selama 6 - 8 minggu

melalui kegiatan kolektif guru di KKG/MGMP. Di

akhir pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan tahap semi-formal akan dilakukan

observasi ulang oleh penilai. Semua kegiatan guru

selama tahap ini termasuk hasil diskusi pada

pelaksanaan observasi ulang dicatat secara tertulis

dalam buku/folder khusus. Buku/folder khusus ini

digunakan sebagai sumber penyusunan laporan

pelaksanaan pengembangan keprofesian tahap

semi-formal yang disyahkan oleh kepala sekolah.

Laporan tersebut selanjutnya dapat digunakan

sebagai bukti pelaksanaan pengembangan diri yang

dimungkinkan dapat diberikan angka kredit.

Apabila hasil observasi ulang belum menunjukan

peningkatan, maka guru harus mengikuti tahap

formal. Akan tetapi apabila dalam observasi ulang

tahap semi-formal guru telah menunjukkan

peningkatan kompetensi secara signifikan maka

guru langsung mengikuti kegiatan pengembangan

lebih lanjut.

3) Formal; Jika hasil observasi ulang pada tahap

informal dan semi-formal belum menunjukkan

peningkatan kompetensi standar, maka pembinaan

guru dilakukan melalui tahapan formal. Pada tahap

formal ini, guru dikirimkan oleh sekolah untuk

mengikuti pengembangan keprofesian

berkelanjutan di lembaga pelatihan (misalnya

P4TK, PT/LPTK, dan service provider lainnya)

melalui proses pengawasan oleh kepala sekolah.

Kegaitan observasi ulang akan dilakukan setelah

pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan tahap formal selama 6-8 minggu

sesuai kesepakatan bersama. Semua kegiatan guru

selama tahap ini termasuk hasil diskusi pada

pelaksanaan observasi ulang dicatat secara tertulis

dalam buku/folder khusus. Buku/folder khusus ini

digunakan sebagai sumber penyusunan laporan

pelaksanaan pengembangan keprofesian tahap

formal yang disyahkan oleh kepala sekolah. Laporan

tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti

pelaksanaan pengembangan diri yang

dimungkinkan dapat diberikan angka kredit.

Apabila hasil observasi ulang belum menunjukan

peningkatan, maka guru yang bersangkutan ikut

kembali dalam siklus penanganan kinerja guru yang

belum memenuhi standar sebagai mana diuraikan

dalam mekanisme di atas. Akan tetapi apabila

dalam tahap ini sudah menunjukkan tahap yang

signifikan terkait dengan peningkatan

kompetensinya maka guru dapat langsung

mengikuti kegiatan pengembangan lebih lanjut.

Jika pengulangan dua siklus di atas sudah

dilaksanakan akan tetapi belum memenuhi

kompetensi standar yang ditetapkan, maka kepada

guru dimaksud akan diberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Tahap 7: Setelah mengikuti program pengembangan keprofesian

berkelanjutan, guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru

di akhir semester. Penilaian kinerja guru di akhir semester

tersebut dimaksudkan untuk melihat peningkatan

kompetensi yang telah dicapai oleh guru setelah

melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Selain itu, hasil penilaian kinerja yang diperoleh akan

dikonversi ke perolehan angka kredit. Gabungan angka

kredit perolehan dari penilaian kinerja guru dan

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah

diikuti guru akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

dan jabatan fungsional guru serta merupakan bahan

pertimbangan untuk pemberian tugas tambahan atau

pemberian sanksi bagi guru. Sebagai bukti bahwa guru

telah melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan guru diwajibkan membuat deskripsi diri

terkait dengan kegiatan pegembangan

keprofesianberkelanjutan yang dilaksanakan dan

dilampirkan dalam usulan angka kreditnya.

Tahap 8: Di akhir semester, semua guru dan koordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat sekolah

melakukan refleksi apakah kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang telah diikutinya benarbenar

bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi guru

dalam melaksanakan pembelajaran. (Format-4).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan sebagaimana dijelaskan pada tahapan tersebut perlu

dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring

dan evaluasi tersebut dilakukan oleh Koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan kabupaten/kota bekerjasama dengan

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat

sekolah. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk

mengetahui apakah kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi direncanakan dan

dilaksanakan dengan aktivitas mengkaji kekuatan, permasalahan

dan hambatan serta pemecahannya untuk perbaikan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di masa mendatang.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator

dilaksankaan pada pertengahan pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Secara umum, mekanisme pengembangan keprofesian

berkelanjutan tersebut dapat digambarkan dalam siklus berikut:

Gambar 4: Mekanisme Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

B. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan dan

Guru Pendamping

1. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan Tingkat

Sekolah

a. Persyaratan

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

tingkat sekolah adalah guru yang memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1) memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4;

2) memiliki sertifikat pendidik;

3) memiliki kinerja baik berdasarkan hasil Penilaian Kinerja

Guru;

4) memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja

guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan,

diutamakan yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan

penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian

berkelanjutan;

5) sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dan

dapat mengajak guru lain untuk berbuka hati;

6) luwes dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak,

baik di dalam/luar sekolah; dan

7) mampu mengelola waktu untuk melakukan penilaian

kinerja guru dan pengembangan keprofesian

berkelanjutan disamping tugas utamanya.

b. Mekanisme Pembentukan Koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan Tingkat Sekolah

Sekolah yang mempunyai banyak guru (lebih dari 12

rombongan belajar) boleh membentuk sebuah tim

pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang terdiri dari

perwakilan guru bidang studi atau rumpun mata pelajaran

untuk membantu Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Bagi sekolah kecil (kurang dari 12 rombongan

belajar), dapat ditunjuk seorang koordinator yang

bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan dapat dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau

seorang guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala

Sekolah untuk melaksanakan tugas tersebut. Kepala Sekolah

dimungkinkan menjadi koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan apabila memenuhi persyaratan

yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan diatas.

c. Peran Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

di tingkat sekolah

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

tingkat sekolah menerapkan perannya melalui tahapan

berikut.

Tahap 1: Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan tingkat sekolah mengumpulkan hasil

evaluasi diri (Format-1) dari setiap guru di

sekolahnya dan merekapitulasikannya.

Tahap 2: Berdasarkan hasil evaluasi diri masing-masing guru,

Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan bersama-sama dengan guru

menyusun rencana pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Rencana tersebut kemudian

dikoordinasikan dengan kepala sekolah, selanjutnya

ditetapkan untuk dilaksanakan oleh koordinator

kabupaten/kota. .

Tahap 3: Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

dilakukan guru untuk memenuhi standar dan

mengembangkan kompetensinya dengan

KKG/MGMP/MGBK untuk kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang tidak dapat

dilakukan di sekolah.

Tahap 4: Melaksanakan kegiatan refleksi dan melaporkan

pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang dilakukan guru.

Tahap 5: Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan di sekolah memetakan kebutuhan

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

diperlukan oleh semua guru di masa mendatang

berdasarkan hasil pelaksanaan dan refleksi kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan

sebelumnya.

Tahap 6: Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan sekolah bersama-sama dengan

Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan Kabupaten/Kota melakukan evaluasi

tahunan terhadap program pengembangan

keprofesian berkelanjutan di sekolahnya. Tujuan

utama evaluasi tersebut adalah untuk menilai

apakah program pengembangan keprofesian

berkelanjutan diterapkan dalam pelaksanaan tugas

pokok guru dan dampaknya pada peningkatan

antara lain: (1) kinerja guru; (2) motivasi guru; dan

(3) pelayanan sekolah terhadap kebutuhan peserta

didiknya.

Catatan: Sebagai seorang guru, koordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan selain

melaksanakan tugas koordinasi pengembangan

keprofesian berkelanjutan untuk guru lain, dia juga

wajib mengikuti penilaian kinerja guru dan

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi

dirinya sendiri.

2. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tingkat

Kabupaten/Kota

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

Kabupaten/Kota adalah pejabat struktural yang bertugas

melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga

kependidikan atau petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala

Dinas Pendidikan untuk: (i) mencari data tentang kebutuhan

yang dialami oleh sekolah dan guru sendiri untuk kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di daerahnya; (ii)

memetakan dan memprioritaskan kebutuhan tersebut; (iii)

mencari peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut; (iv)

mengevaluasi keberhasilan program kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan; dan (v) berkomunikasi dengan

berbagai pemangku kepentingan.

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

Kabupaten/Kota menerapkan perannya melalui tahapan berikut:

Tahap 1: Melalui koordinasi dengan koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan tingkat sekolah dan

KKG/MGMP/MGBK, Koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan Kabupaten/Kota menerima

perincian kebutuhan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang belum dapat dipenuhi di sekolah

masing-masing atau di KKG/MGMP/MGBK.

Tahap 2: Melalui konsultasi dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, Koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan Kabupaten-Kota

memetakan kebutuhan pengembangan keprofesian

berkelanjutan bagi semua sekolah di daerahnya yang

belum tertangani oleh sekolah, dan KKG/MGMP/MGBK

sebagai bagian dari perencanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan secara keseluruhan.

Tahap 3: Berdasarkan data tentang kebutuhan guru yang

diperoleh dari sekolah dan KKG/MGMP/MGBK,

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

tingkat kabupaten/kota menyusun dan melaksanakan

rencana kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota. Rencana

tersebut disampaikan kepada setiap sekolah untuk

diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Koordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan Sekolah.

Kebutuhan yang belum dapat dipenuhi, baik pada

tingkat sekolah dan KKG/MGMP/MGBK maupun pada

tingkat kabupaten/kota perlu juga dicantumkan pada

rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan

sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi

waktu dua tahun untuk memenuhi kebutuhan guru

yang tidak terpenuhi dan akan berdampak negatif pada

peserta didik dan sekolah secara umum. Guru tidak

dapat disalahkan apabila suatu kebutuhan telah

diidentifikasikan tetapi sekolah dan Dinas Pendidikan

tidak berhasil mencarikan peluang untuk pemenuhan

kebutuhan tersebut.

Tahap 4: Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan

penyedia jasa pelatihan lainnya (baik swasta maupun

negeri), termasuk: (i) guru (perorangan) dari sekolah

lain di kabupaten/kota yang sama yang memiliki

keterampilan khusus; (ii) guru (perorangan) dari

kabupaten/kota lain yang memiliki keterampilan

khusus; (iii) PPPPTK/LPMP; (iv) pengawas; (v) staf Dinas

Pendidikan setempat; (vi) akademisi (perorangan); (vii)

PT/LPTK dan (viii) penyedia jasa pelatihan swasta (lokal

dan nasional) untuk menyusun dan melaksanakan

program yang dapat memenuhi kebutuhan guru

melalui kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang akan dikoordinasikan khusus oleh

Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.

Tahap 5: Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Koordinator

tingkat sekolah melakukan evaluasi tahunan terhadap

program pengembangan keprofesian berkelanjutan di

daerahnya. Tujuan utama evaluasi tersebut adalah

untuk menilai sampai sejauhmana program

pengembangan keprofesian berkelanjutan diterapkan

dalam pelaksanaan tugas pokok guru dan dampaknya

pada peningkatan: (1) kinerja guru dan sekolah; (2)

motivasi guru dan sekolah; (3) pelayanan sekolah

terhadap kebutuhan peserta didiknya; dan (4)

pelayanan Dinas Pendidikan terhadap kebutuhan guru

dan sekolah di wilayahnya.

3. KKG/MGMP/MGBK

KKG/MGMP/MGBK sebagai wadah kegiatan guru dalam

melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan

Kabupaten/Kota menerapkan perannya melalui tahapan berikut:

Tahap 1: Melalui koordinasi dengan koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan sekolah, KKG/MGMP/MGBK

menghimpun data rencana pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang tidak dapat dilaksanakan oleh

sekolah.

Tahap 2: Berdasarkan data tersebut, KKG/MGMP/MGBK

menyusun rencana pelaksanaan dan pembiayaan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di

KKG/MGMP/MGBK sesuai dengan kebutuhan

peningkatan kompetensi dari anggota

kelompok/musyawarahnya.

Tahap 3: Melakukan koordinasi dengan kordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengusulkan

rencana dan pembiayaan kegiatan KKG/MGMP/MGBK

kepada Kepala Dinas.

Tahap 4: Melakukan koordinasi dengan kordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

bagi guru di KKG/MGMP/MGBK sesuai dengan rencana

yang diusulkan.

Tahap 5: Melakukan koordinasi dengan kordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi serta

melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan di KKG/MGMP/MGBK.

4. Guru Pendamping

Guru pendamping adalah guru senior yang kompeten.

a. Persyaratan Guru Pendamping

Persyaratan untuk menjadi guru pendamping adalah:

1) memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/ D-IV dan

diutamakan memiliki bidang studi yang sesuai dengan

guru yang didampingi;

2) memiliki sertifikat pendidik;

3) memiliki pangkat/jabatan minimal sama dengan guru yang

didampingi;

4) memiliki kinerja minimal ‘baik’ berdasarkan hasil

Penilaian Kinerja Guru;

5) sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dapat

mengajak guru untuk berbuka hati, dan dapat bekerja

sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di

luar sekolah;

6) mampu mengelola waktu untuk melakukan

pembimbingan disamping melaksanakan tugas utamanya

sebagai guru.

b. Tugas pokok Guru Pendamping

Tugas pokok guru pendamping antara lain adalah sebagai

berikut:

1) Melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan

oleh guru yang dibimbingnya selama guru tersebut

mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan

untuk pencapaian standar kompetensi dan

pengembangannya.

2) Memberikan bimbingan kepada guru dalam melaksanakan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

disusun berdasarkan hasil evaluasi diri guru, refleksi diri,

portofolio, dan catatan/laporan hasil Penilaian Kinerja

Guru.

3) Memberikan bimbingan didalam penyusunan/pembuatan

deskriksi diri guru sebagai bukti bahwa guru telah melaksanakan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

4) Memberikan masukan dan turut mencarikan solusi jika

guru yang didampingi mempunyai masalah terkait dengan

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan

untuk mencapai standar kompetensi dan

pengembangannya.

5) Membuat catatan dan laporan hasil monitoring

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan

yang dilakukan oleh guru yang didampinginya dan (bila

diperlukan) menetapkan tindak lanjut yang harus

dilakukan.

Catatan: Guru pendamping dapat berasal dari sekolah

tempat guru yang didampinginya. Jika sekolah merasa belum

memiliki guru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan,

maka guru pendamping dapat berasal dari sekolah lain.

5. Masa Kerja Koordinator Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Sekolah dan Guru Pendamping

Masa kerja Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan dan guru pendamping adalah 3 (tiga) tahun.

Penunjukan Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan dan guru pendamping dilakukan oleh kepala

sekolah dengan persetujuan pengawas dan/atau atas usulan

kelompok kerja guru di sekolah. Penetapan dan pengangkatan

koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan dan guru

pendamping di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan

diketahui oleh dinas pendidikan setempat.

6. Legalitas Koordinator Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan dan Guru Pendamping

Kepala sekolah menerbitkan SK penetapan koordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan dan guru pendamping

di sekolahnya. SK penetapan koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan dan guru pendamping yang

ditugaskan di luar sekolah tempat mengajarnya diterbitkan oleh

dinas pendidikan setempat. Sekolah dan dinas pendidikan

setempat harus menjamin keterlaksanaan tugas Guru

Pendamping atau sebagai Koordinator pengembangan

keprofesian berkelanjutan agar pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan

prinsip-prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

telah ditetapkan. Hal ini untuk menjamin pencapaian tujuan

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam

rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta

didik.

C. Peran Institusi Dan Individu Yang Terkait Dalam

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan dan akuntabilitas

publik, maka perlu ditetapkan tugas dan tanggung jawab setiap

institusi yang terkait, hal ini untuk menjamin kualitas pelaksanaan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Peran, tugas

dan tanggung jawab tersebut tergambar dalam diagram berikut ini:

Kemendikbud

Menyusun Pedoman dan instrumen pengembangan keprofesian

berkelanjutan, menyeleksi dan melatih instruktur tim inti PKG

tingkat pusat, melakukan pemantauan dan evaluasi.

Tingkat Pusat

Dinas Pendidikan

Provinsi dan LPMP

Melaksanakan pemetaan data profil keinerja guru, pendampingan,

pembimbingan , dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan

dan evaluasi, pelaporan untuk menjamin pelaksanaan yg

berkualitas

Tingkat

Provinsi

Dinas Pendidikan

Kab/Kota dan UPTD

Mengelola pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat

Kabupaten/Kota untuk menjamin pengembangan keprofesian

berkelanjutan dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil,

akuntabel, dsb, serta membantu & memonitor pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah dan

KKG/MGMP/MGBK

Tingkat

Kab/Kota/Kec

KKG/MGMP/MGBK

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan serta membantu

dan memobimbing pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan di sekolah.

Sekolah atau

Madrasah

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah

Tingkat

Sekolah

Koordinator

PKB/Mentor

Menjamin bahwa guru menerima dukungan dan bimbingan untuk

meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan

profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten/kota

Gambar 5: Diagram Tugas dan Tanggung-jawab Institusi dalam

Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Diagram tersebut menunjukkan adanya keterkaitan tugas dan

tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan mulai dari tingkat pusat

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sampai dengan sekolah.

Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut agar

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan melakukan koordinasi.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak adalah sebagai

berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Pusat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi

tingkat pusat memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan antara

lain sebagai berikut:

a. Menyusun dan mengembangkan rambu-rambu

pengembangan dan prosedur pelaksanaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

b. Menyusun pedoman dan perangkat lain untuk pelaksanaan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

c. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakankebijakan

terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan.

d. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan melalui lembaga P4TK dan sumber-sumber

belajar lainnya.

e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan secara nasional.

f. Menyusun laporan pengelolaan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan dan hasil monitoring dan evaluasi

secara nasional.

g. Menyampaikan laporan pengelolaan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan hasil monitoring dan evaluasi

kepada Dinas Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik

untuk ditindak lanjuti.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi dan

LPMP

Dinas Pendidikan Provinsi sebagai institusi tingkat provinsi

dan LPMP sebagai perwakilan institusi pusat di provinsi memiliki

tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP menghimpun data profil

kinerja guru dan sekolah yang ada di daerahnya.

b. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk

melatih tim pelaksana pengembangan keprofesian

berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota.

c. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi serta

memfasilitasi kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang ada di bawah kewenangannya.

d. Menjamin bahwa kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di bawah

kewenangannya.

f. Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama dengan LPMP

membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hasil

monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya dikirimkan

kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, dan sekolah untuk umpan balik.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai institusi yang

bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan sekolah di

tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung-jawab

dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan

antara lain sebagai berikut.

a. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas

Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih pelaksana

pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat

Kabupaten/Kota.

b. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja guru dan

rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan sekolah

dan KKG/MGMP/MGBK yang ada di wilayahnya.

c. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diajukan

sekolah dan KKG/MGMP/MGBK.

d. Menyediakan pendanaan, layanan konsultasi, dan

pendampingan serta mengkoordinasikan pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang ada di

daerahnya (sekolah maupun KKG/MGMP/MGBK). Jika

diperlukan menyusun rencana dan pembiayaan serta

melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota (kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikelola oleh

Dinas Pendidikan kabupaten/kota).

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk mengetahui

ketercapaian maupun kekuatan dan kelemahan pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah dan/

atau KKG/MGMP/MGBK maupun yang dikelola oleh Dinas

Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan, serta tindak

lanjut perbaikan ke depan.

f. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan dan

mengirimkannya kepada sekolah, dan/atau LPMP dengan

tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing

sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di masa

mendatang.

g. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi

kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian

berkelanjutan termasuk penyempurnaan dan pembaharuan

data secara berkala di tingkat kabupaten/kota.

4. Tugas KKG/MGMP/MGBK

KKG/MGMP/MGBK sebagai wadah kegiatan guru yang

membantu upaya peningkatan keprofesian guru di gugus dalam

kabupaten/kota memiliki tugas dalam pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan antara lain sebagai

berikut.

a. Menghimpun data rencana pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang tidak dapat dilaksanakan oleh sekolah.

b. Menyusun rencana pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di

KKG/MGMP/MGBK.

c. Mengusulkan rencana pengembangan keprofesian

berkelanjutan di KKG/MGMP/MGBK dan pembiayaannya

kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.

d. Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan di KKG/MGMP/MGBK sesuai dengan rencana

yang diusulkan.

e. Mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di

KKG/MGMP/MGBK masing-masing kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Sekolah.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah

Sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah

bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan guru untuk

melaksanakan tugas dan fungsi serta pengembangan profesi

memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan antara lain sebagai

berikut:

a. Memilih koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan dan guru pendamping dalam pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

b. Menyusun program kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang didasarkan kepada hasil evaluasi diri dan

penilaian kinerja masing-masing guru di sekolahnya sesuai

dengan rambu-rambu dan prosedur penyelenggaraan

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

c. Menetapkan rencana program dan pembiayaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan sekolah dan

mengusulkan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh

KKG/MGMP/MGBK dan/atau Dinas Pendidikan

kabupaten/kota.

d. Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan sesuai program yang telah disusun secara

efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel di sekolahnya.

e. Memberikan kemudahan akses bagi koordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan dan guru

pendamping untuk melaksanakan tugasnya. Sekolah juga

harus memberikan akses bagi guru untuk mengikuti kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah,

KKG/MGMP/MGBK, maupun tingkat kabupaten/kota,

provinsi dan/atau nasional.

f. Menjamin ketercapaian pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan (lihat format kendali kinerja guru dalam pedoman

penilaian kinerja guru) dan kebutuhan sekolah.

g. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan sekolah kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan/atau ke gugus untuk selanjutnya

diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

h. Membantu pelaksana monitoring dan evaluasi dari tingkat

pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, dan UPTD Kecamatan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN

A. Monitor ing dan Evaluasi Program

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengendalian

terhadap pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di

sekolah yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi

(monev). Kegiatan monev dilaksanakan secara bertahap dan

berkesinambungan oleh institusi/pihak terkait dalam pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Hasil monev sangat penting untuk

merefleksikan pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan dan melihat apakah implementasi pengembangan

keprofesian berkelanjutan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan, serta sebagai masukan untuk peningkatan kualitas

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Kegiatan monev harus mampu menjawab pertanyaan:

1. Apakah perencanaan program pengembangan keprofesian

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan hasil

evaluasi diri dan penilaian kinerja?

2. Apakah pelaksanaan dan fungsi pelaksana pengembangan

keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal?

3. Permasalahan apa saja yang teridentifikasi dalam pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan (data dari

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan sekolah,

Kepala Sekolah, Guru Pendamping)?

4. Apa dan bagaimana dampak positif kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan terhadap peningkatan kompetensi

guru dan sekolah (data dari Guru)?

5. Bagaimana penerapan hasil pengembangan keprofesian

berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas guru sehari hari dalam

memfasilitasi pembelajaran peserta didik.

6. Berdasarkan pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan 5 bagaimana interpretasi

Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan

Kabupaten/Kota berkaitan dengan akuntabilitas, keberlanjutan

program pengembangan keprofesian berkelanjutan serta saransaran

dan rekomendasi untuk peningkatannya?

Ketika melakukan analisis data petugas monev harus

menyimpulkan hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan di sekolah secara jujur dan sesuai dengan kondisi

nyata di sekolah yang dinilai.

B. Mekanisme Pelaksanaan Monitor ing dan Evaluasi

Pelaksanaan monev dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut:

1. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monev bertujuan untuk melihat ketercapain hal-hal

yang terkait dengan indikator keberhasilan program dan hasil

pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan monev

dilakukan oleh:

a. Tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan

Provinsi, LPMP, dan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan memantau kegiatan operasional pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di sekolah,

KKG/MGMP/MGBK dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Setiap tim membuat laporan hasil monitoring yang telah

dilaksanakan.

b. Tim Inti Kabupaten/Kota, Provinsi dan LPMP, dan P4TK

memantau pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan bagi guru. Setiap tim inti membuat laporan

hasil monitoring dan mendiseminasikannya kepada pihak

terkait

c. Tim monitoring dan evaluasi independen, jika dimungkinkan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tim independen ini

mencakup kegiatan operasional maupun kegiatan teknis

akademis.

Responden yang akan menjadi subyek monitoring adalah

Kepala Sekolah, Koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan, Guru Pendamping dan pihak lain yang terkait.

Sedangkan metode monitoring dan evaluasi untuk pengumpulan

data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara,

observasi, dan studi dokumentasi.

2. Evaluasi Mandiri

Sekolah melakukan evaluasi mandiri sekali di akhir tahun

pembelajaran terhadap pelaksanaan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Hasil

evaluasi mandiri ini merupakan bahan dan lampiran laporan

sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang dijalankan dalam setiap

tahunnya. Hasil evaluasi mandiri dapat dijadikan acuan untuk

perbaikan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk tahun berikutnya.

C. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan

Setelah melakukan monev ke sekolah, Tim/petugas menyusun

laporan monev. Sistematika laporan hasil monev mencakup hal-hal

berikut:

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir

yang mendasari kegiatan monitoring program pengembangan

keprofesian berkelanjutan meliputi:

a. Latar Belakang, berisi latar belakang suatu perencanaan

kegiatan dilakukan oleh sebuah tim kerja. Apa yang

mendasari kegiatan monitoring. Apa yang menjadi rujukan

kegiatan monitoring program pengembangan keprofesian

berkelanjutan dalam skala nasional.

b. Masalah, berisi sejumlah masalah penting yang berhubungan

dengan pelaksanaan, masalah pengorganisasian pelaksanaan

program, mekanisme, dan pembiayaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan.

c. Tujuan, mencakup sejumlah model pelaksanaan dan

pengembangan program pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang ingin dicapai dalam kegiatan monev di

lapangan.

Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut

penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

2. Strategi MONEV

Menginformasikan strategi monev yang dilaksanakan terkait

dengan:

a. Metodologi

b. Waktu Pelaksanaan

c. Petugas MONEV

d. Populasi dan sampel

e. Cara pengumpulan data

f. Instrumen yang digunakan

3. Hasil Monev

Hasil monev adalah sebuah laporan yang berisikan hasil

analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang didapat dari

lapangan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas

sesuai dengan permasalahan pelaksanaan monev serta tidak

mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan

berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan serta

alternatif pemecahan masalah kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Sedangkan rekomendasi berisikan

tentang usul perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program

pengembangan keprofesian berkelanjutan serta pelaksanaan

monev.

Laporan hasil monev disusun dan disampaikan oleh Tim

pelaksana monev kepada Dinas Kab/Kota dan Kepala Sekolah

sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

Buku I berjudul Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan ini, merupakan penjelasan umum tentang apa dan

bagaimana mengelola pengembangan keprofesian berkelanjutan di

sekolah, sehingga diharapkan dapat memudahkan pemahaman

tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di

sekolah serta menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan

pendidikan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Buku ini juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari

buku-buku Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru yang

diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Melalui Buku 1 ini diharapkan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan dapat diselenggarakan sesuai dengan Permenneg PAN

dan RB No. 16 Tahun 2009. Dengan demikian guru memperoleh

kesempatan untuk melakukan pengembangan keprofesian secara

berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memperkecil jarak antara

pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang

mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan dimasa

depan.

LAMPIRAN

Format 1: Evaluasi Diri Guru

Nama Sekolah: Nomor Statistik Sekolah:

Alamat: Kecamatan: Kabupaten/Kota:

Nama Guru: Tahun Ajaran: Tanggal:

A. Dimensi Tugas Utama/Indikator

Kinerja Guru

Evaluasi diri terhadap kompetensi terkait

(Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki guru

terhadap kompetensi terkait) dalam

pelaksanaan tugas utama dan jika ada eviden

(bukti) terhadap kekuatan dan kelemahan

tersebut

I. Perencanaan Pembelajaran

1. Kemampuan memformulasikan tujuan

pembelajaran dalam RPP sesuai

dengan kurikulum/silabus dan

memperhatikan karakteristik peserta

didik

2. Kemampuan menyusun bahan ajar

secara runut, logis, kontekstual dan

mutakhi

3. Kemampuna merencanakan kegiatan

pembelajaran yang efektif

4. Pemiilihan sumber belajar/ media

pembelajaran sesuai dengan materi

dan strategi pembelajaran

II. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Yang Aktif Dan Efektif

Kagiatan Pendahuluan

1. Ketrampilan memulai pembelajaran

dengan efektif

Kegiatan Inti

1. Penguasaan materi pelajaran

2. Kemampuan menerapkan

pendekatan/strategi pembelajaran

yang efektif

3. Pemanfaatan sumber belajar/media

dalam pembelajaran

4. Kemmpuan memicu dan/atau

memelihara keterlibatan siswa dalam

pembelajaran

5. Kemampuan bahasa yang benar dan

tepat dalam pembelajaran

Kegiatan Penutup

1. Ketrampilan mengakhiri

pembelajaran dengan efektif

III. Penilaian Pembelajaran

1. Perancangan alat evaluasi untuk

mengukur kemajuan dan keberhasilan

belajar peserta didik

2. Penerapan berbagai strategi dan

metode penilaian untuk memantau

kemajuan dan hasil belajar peserta

didik dalam mencapai kompetensi

tertentu sebagaimana yang tertulis

dalam RPP

3. Pemanfaatan berbagai hasil

penilaian untuk memberikan umpan

balik bagi peserta didik tentang

kemajuan belajarnya dan bahan

penyusunan rancangan pembelajaran

selanjutnya

B. Berbagai hal terkait dengan

pemenuhan dan peningkatan

kompetensi inti tersebut

1. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi (tugas

utama grur) tersebut.

2. Kendala yang saya hadapi dalam

memenuhi dan mengembangkan

kompetensi inti tersebut.

3. Keberhasilan yang saya capai setelah

mengikuti pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi (tugas

utama guru) tersebut

4. Pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang masih saya

butuhkan dalam memenuhi dan

mengembangkan kompetensi (tugas

utama guru) tersebut.

C. Kompetensi menghasilkan Publikasi

Ilmiah

1. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

menghasilkan publikasi ilmiah

2. Kendala yang saya hadapi dalam

memenuhi dan mengembangkan

kompetensi untuk menghasilkan

publikasi ilmiah

3. Keberhasilan yang saya capai setelah

mengikuti pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

untuk menghasilkan publikasi ilmiah

4. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan mengembangkan

kompetensi untuk menghasilkan

publikasi ilmiah

D. Kompetensi menghasilkan Karya

Inovatif

1. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

menghasilkan karya inovatif

2. Kendala yang saya hadapi dalam

memenuhi dan mengembangkan

kompetensi untuk menghasilkan karya

inovatif

3. Keberhasilan yang saya capai setelah

mengikuti pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

untuk menghasilkan karya inovatif

4. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

menghasilkan karya inovatif

E. Kompetensi untuk penunjang

pelaksanaan pembelajaran

berkualitas (TIK, Bahasa Asing, dsb)

1. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi

penunjang pelaksanaan pembelajaran

yang berkualitas.

2. Kendala yang saya hadapi dalam

memenuhi dan mengembangkan

kompetensi penunjang pelaksanaan

pembelajaran yang berkualitas.

3. Keberhasilan yang saya capai setelah

mengikuti pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi

penunjang pelaksanaan pembelajaran

yang berkualitas

4. Pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang masih saya

butuhkan dalam memenuhi dan

mengembangkan kompetensi

penunjang pelaksanaan pembelajaran

yang berkualitas

F. Kompetensi untuk melaksanakan

tugas tambahan (misalnya Kepala

Sekolah, Kepala Perpustakaan, dsb)

1. Usaha-usaha yang telah saya lakukan

untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

melaksanakan tugas tambahan

tersebut

2. Kendala yang saya hadapi dalam

memenuhi dan mengembangkan

kompetensi untuk melaksanakan tugas

tambahan tersebut

3. Keberhasilan yang saya capai setelah

mengikuti pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

melaksanakan tugas tambahan

tersebut

4. Pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang masih saya

butuhkan dalam memenuhi dan

mengembangkan kompetensi untuk

melaksanakan tugas tambahan

tersebut

Tanda tangan Guru:

Tanda tangan Kepala Sekolah:

Format 2: Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Individu Guru (diisi oleh

Koordinator Guru)

Nama Sekolah: Nomor Statistik Sekolah:

Alamat: Kecamatan: Kabupaten/Kota:

Nama Guru: Tahun Ajaran: Tanggal:

A. Kompetensi

Rencana

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan yang

akan dilakukan Guru

untuk peningkatan

kompetensi terkait

Strategi Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (diisi

dengan memberi tanda √)

1 2 3 4

a b

I. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

1. Kemampuan

memformulasikan

tujuan pembelajaran

dalam RPP sesuai

dengan

kurikulum/silabus dan

memperhatikan

karakteristik peserta

didik

2. Kemampuan

menyusun bahan ajar

secara runut, logis,

kontekstual dan

mutakhi

3. Kemampuna

merencanakan

kegiatan pembelajaran

yang efektif

4. Pemiilihan sumber

belajar/ media

pembelajaran sesuai

dengan materi dan

strategi pembelajaran

II. KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN EFEKTIF

Kagiatan Pendahuluan

1. Ketrampilan memulai

pembelajaran dengan

efektif

Kegiatan Inti

1. Penguasaan materi

pelajaran

2. Kemampuan

menerapkan

pendekatan/strategi

pembelajaran yang

efektif

3. Pemanfaatan sumber

belajar/media dalam

pembelajaran

4. Kemmpuan memicu

dan/atau memelihara

keterlibatan siswa

dalam pembelajaran

5. Kemampuan bahasa

yang benar dan tepat

dalam pembelajaran

Kegiatan Penutup

1. Ketrampilan

mengakhiri

pembelajaran dengan

efektif

2. Komunikasi dengan

sesama guru, tenaga

kependidikan, orang

tua, peserta didik, dan

masyarakat

III. PENILAIAN

PEMBELAJARAN

1. Perancangan alat

evaluasi untuk

mengukur kemajuan

dan keberhasilan

belajar peserta didik

2. Penerapan berbagai

strategi dan metode

penilaian untuk

memantau kemajuan

dan hasil belajar

peserta didik dalam

mencapai kompetensi

tertentu sebagaimana

yang tertulis dalam

RPP

3. Pemanfaatan berbagai

hasil penilaian untuk

memberikan umpan

balik bagi peserta didik

tentang kemajuan

belajarnya dan bahan

penyusunan

rancangan

pembelajaran

selanjutnya

B. Kompetensi

menghasilkan Publikasi

Ilmiah

C. Kompetensi

menghasilkan Karya

Inovatif

D. Kompetensi untuk

penunjang pelaksanaan

pembelajaran

berkualitas (TIK,

Bahasa Asing, dsb)

E. Kompetensi untuk

melaksanakan tugas

tambahan (misalnya

Kepala Sekolah, Kepala

Perpustakaan, dsb)

Tanda tangan Guru:

Tanda tangan Kepala Sekolah:

Catatan:

1. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan oleh guru

sendiri

2. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan bersama guru

lain

3. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di sekolah

4. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di

KKG/MGMPMGBK

5. Rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan oleh

institusi selain sekolah atau KKG/MGMP/MGBK

6. Kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang belum dapat dipenuhi

(diajukan/di-koordinasikan oleh Dinas Pddk untuk dipertimbangkan.

Format 3: Rencana Final Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (diisi oleh

Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)

Nama Sekolah: Nomor Standar Sekolah:

Alamat: Kecamatan: Kabupaten

Tahun Ajaran: Tanggal:

No Nama Guru

DIMENSI/TUGAS UTAMA GURU Kompetensi

menghasil

Publikasi Ilmiah

dan Karya Inovatif

Perencanaan

Pelaksanaan Pembelajaran

Penilaian

Pd Inti Pt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tanda tangan Koordinator

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan:

Diketahui oleh Kepala Sekolah:

Format 4: Format Refleksi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (diisi oleh

bersama-sama antara Guru dan Koordinator Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan)

Nama Sekolah: Nomor Statistik Sekolah:

Alamat: Kecamatan: Kabupaten/Kota:

Nama Guru: Tahun Ajaran: Tanggal:

BAGIAN A : DIISI OLEH KOORDINATOR PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN

1. Apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

rencana kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan? Kalau tidak, apa sebabnya?

2. Portofolio kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan ada/tidak, lengkap/tidak?

3. Apakah guru sudah berusaha semaksimal

mungkin untuk mengembangkan diri selama 1

tahun terakhir?

4. pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

masih dibutuhkan menurut guru dan/atau

berdasarkan data dari sumber lain

BAGIAN B : DIISI OLEH KOORDINATOR PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN BERSAMA-SAMA DENGAN GURU

1. Dampak positif kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi

guru

2. Dampak positif kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan terhadap

peningkatkan kemampuan guru untuk

menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif

3. Dampak Kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja

Guru

4. Dampak Kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja

Sekolah

5. Kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan dapat menunjang peningkatan

kualitas peserta didik

BAGIAN B : DIISI OLEH KOORDINATOR PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN

Apakah guru sudah siap untuk mengajukan

permohonan untuk kenaikan pangkat?

Sudah/Belum (coret salah satu)

Penjelasan dari jawaban yang diberikan

Tanda tangan Guru: Tanda tangan Koordinator

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan:

Tanda tangan Kepala

Sekolah:

Format 5: Deskripsi Diri sehubungan dengan Kegiatan PKB (Pengembangan

Diri)

Nama Sekolah:

..............................................

Nomor Standar Sekolah:

..........................................................................................

Alamat:

..............................................

Kecamatan:

.................................................................

Kabupaten/Kota:

...........................................

Nama Guru:

.............................................

Tahun Ajaran:

...................................................................................................................

Nama Koordinator PKB :

.............................................

Tanggal:

...................................................................................................................

1. Kegiatan pengembangan

diri yang dilakukan selama

satu tahun terakhir dalam

upaya pengembangan

kompetensi guru.

1) Kegiatan .................................................................................................

Lama kegiatan .......................................................................................

Tempat kegiatan ....................................................................................

Tujuan kegiatan ....................................................................................

Strategi pelaksanaannya .......................................................................

Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut

· .....................................................................................................

2) Kegiatan .................................................................................................

Lama kegiatan .......................................................................................

Tempat kegiatan ..................................................................................

Tujuan kegiatan .....................................................................................

Strategi pelaksanaannya .......................................................................

Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut

· .....................................................................................................

3) Kegiatan .................................................................................................

Lama kegiatan .......................................................................................

Tempat kegiatan ....................................................................................

Tujuan kegiatan .....................................................................................

Strategi pelaksanaannya .......................................................................

Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri tersebut

· .....................................................................................................

2. Secara umum, kesesuaian

materi berbagai kegiatan

pengembangan diri

tersebut terhadap mata

pelajaran yang diampu

(jelaskan alasannya)

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

3. Secara keseluruhan,

manfaat kegiatan

pengembangan diri

tersebut bagi:

Diri guru:

..........................................................................................................................

Peserta didik:

..........................................................................................................................

Sekolah:

..........................................................................................................................

4. Dampak dari kegiatan

pengembangan diri

tersebut terhadap:

Diri guru:

..........................................................................................................................

Peserta didik:

..........................................................................................................................

Sekolah:

..........................................................................................................................

5. Secara umum,

permasalahan yang

dihadapi dalam mengimplementasikan

hasil

berbagai kegiatan

pengembangan diri

tersebut

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. Upaya yang dilakukan

untuk mengatasi

permasalahan tersebut

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

7. Upaya yang dilakukan

untuk mensosialisasikan/-

mendiseminasikan hasil

berbagai kegiatan

pengembangan diri

kepada teman sejawat di

dalam dan/atau di luar

sekolah

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

8. Jelaskan kegiatan atau

upaya lain yang tidak

termasuk unsur kegiatan

pengembangan diri tetapi

mendukung peningkatan

kompetensi guru atau

membantu memperlancar

upaya peningkatan

kualitas pembelajaran di

sekolah

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Tanda tangan Guru:

Mengetahui, Mengetahui,

Koordinator PKB, Kepala Sekolah,

______________________ ______________________

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

1. Isilah semua informasi yang dibutuhkan dengan benar pada

format Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang tersedia.

2. Format 1. merupakan instrumen evaluasi diri untuk rencana

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Format evaluasi diri diisi guru dengan kekuatan dan kelemahan

terhadap penguasaan kompetensi terkait sebelum melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika ada, evaluasi diri

tersebut dapat diperkuat dengan eviden (bukti) yang dapat

memperkuat pernyataan kekuatan dan kelemahan dari

kompetensi terkait.

3. Format 2. merupakan instrumen rencana pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang akan dilakukan guru.

Format ini diisi oleh guru bersama dengan koordinator

pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah. Kolom

Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang akan

dilakukan guru diisi dengan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang dibutuhkan berdasarkan hasil evaluasi diri

guru. Misalnya pada format 1 guru menuliskan evaluasi diri pada

kompetensi pedagogic no 2 “ belum dapat membedakan model,

strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran” maka

pada format 2 dijelaskan rencana guru dalam meningkatkan

kompetensi tersebut. Kolom strategi Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan diisi dengan ceklist (√) sesuai dengan rencana guru

dalam melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. (lihat

catatan di bagian bawah format 2)

4. Format 3. merupakan rekapitulasi rencana final pengembangan

keprofesian berkelanjutan untuk semua guru di sekolah.

Format ini diisi oleh koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Kolom kompetensi, kompetensi yang menghasilkan

Publikasi ilmiah dan Karya Inovatif, kompetensi penunjang

pembelajaran berkualitas dan kompetensi melaksanakan tugas

tambahan diisi dengan tanda ceklist ( √ ) berdasarkan data rencana

pengembangan keprofesian berkelanjutan masing-masing guru

sebagaimana tercantum dalam format 2.

5. Format 4. merupakan format refleksi guru setelah mengikuti

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Bagian A. diisi oleh koordinator pengembangan keprofesian

berkelanjutan sesuai program, bukti fisik/portofolio individu guru

yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan dan

hasil pengamatan terhadap usaha guru dalam mengembangkan

diri serta pengembangan keprofesian berkelanjutan yang masih

dibutuhkan guru.

Bagian B. diisi oleh guru yang dinilai bersama koordinator PKB

berkaitan dengan dampak/hasil pelaksanaan peningkatan

kompetensi yang telah dilakukan oleh guru.

Bagian C diisi dengan kesiapan guru dalam permohonan kenaikan

pangkat.

6. Format 5. Merupakan format deskripsi diri guru sehubungan dengan

kegiatan pengembangan diri yang diikutinya selama satu tahun

terakhir. Format ini diisi dan ditandatangani oleh guru.

a. Butir 1 diisi dengan berbagai kegiatan pengembangan diri yang

diikuti guru selama satu tahun terakhir. Untuk masing-masing

kegiatan harus dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:

· Lama kegiatan .................... (diisi dengan lama pelaksanaan

kegiatan yang diikuti).

· Tempat kegiatan .................(diisi dengan tempat

pelaksanaan kegiatan yang diikuti).

· Tujuan kegiatan .............................. (diisi dengan tujuan

kegiatan yang diikuti).

· Strategi pelaksanaannya ............. (diisi dengan strategi

bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, apakah secara

mandiri atau kelompok, di sekolah atau di luar sekolah

(KKG/MGMP), dengan bantuan kepakaran lain (Misalnya

dari universitas, P4TK, penyedia jasa pelatihan/layanan

lainnya).

· Cakupan materi esensial dari kegiatan pengembangan diri

tersebut (diisi dengan materi esensial apa saja yang

diberikan dalam kegiatan yang diikuti).

b. Butir 2 diisi dengan pendapat guru tentang kesesuain materi

dari berbagai kegiiatan pengembangan diri tersebut terhadap

mata pelajaran yang diampu, dan apa alasannya.

c. Butir 3 diisi dengan pendapat guru dan/atau sekolah tentang

manfaat dari berbagai kegiatan pengembangan diri yang diikuti

baik bagi dirinya, peserta didik, maupun bagi sekolah secara

keseluruhan.

d. Butir 4 diisi dengan pendapat guru dan/atau sekolah tentang

dampak dari berbagai kegiatan pengembangan diri yang diikuti

terhadap dirinya, peserta didik, maupun bagi sekolah secara

keseluruhan.

e. Butir 5 diisi dengan pendapat guru tentang permasalahan yangmarnolpmp@yahoo.com

dihadapinya dalam meng-implementasikan hasil berbagai

kegiatan pengembangan diri tersebut.

f. Butir 6 diisi dengan pendapat guru tentang upaya yang

dilakukannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

dalam mengimplementasikan hasil berbagai kegiatan

pengembangan diri tersebut.

g. Butir 7 diisi dengan pendapat guru tentang upaya yang

dilakukannya untuk mensosialisasikan hasil berbagai kegiatan

pengembangan diri tersebut kepada teman sejawat di dalam

dan/atau di luar sekolah.

h. Butir 8 diisi dengan informasi tentang kegiatan atau upaya lain

yang diikuti atau dilakukan guru, tetapi kegiatan lain tersebut

tersebut mendukung peningkatan kompetensi guru atau

membantu memperlancar upaya peningkatan kualitas

pembelajaran di sekolah.

Cari Blog Ini

LINGKUNGAN dan PENDIDIKAN

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembelajaran di Kec Werinama Oleh: Bpk Soemarno

Video KKG dan MGMP Kec Werinama Kab Seram Bagian Barat