ANTARA LUMBUNG IKAN DAN MUATAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU

Antara Lumbung Ikan dan Muatan lokal

di Provinsi Maluku

(Oleh: Soemarno Widyaiswara LPMP Maluku)

                                       Hp 082 197 588 777, Email:  marnolpmp@yahoo.com

Rasional

Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional janganlah dilihat dari kesiapan infrastruktur seperti penyiapa dermaga tempat membongkar dan bersandarnya kapal-kapal ikan, tetapi harus di lihat lagi bagaimana menjaga keseimbangan, kelestarian hidup ikan-ikan di provinsi ini, bagaimanan membudayakan kesadaran menjaga ekosistem, bagaimana membangun pengetahua yang di mulau dari Pendidikan anak usia dini (Paud), TK, SD, SMP, dan SMU/Ma tentang manfaat ekosistem perairan pesisir. Kita tau bahwa  Provins Malukui adalah  kepulauan yang memiliki luas lautan lebih besar dari pada daratan, serta merupakan, daerah yang rawan terhadap bencana seperti tsuname. Maka di perlukan suatu jembatan untuk menghubungkan kondisi wilayah kepulauan  dengan dunia pendidikan.

Permendiknas nomor  22 tahun 2006 mengisaratkan dinas pendidikan provinsi  menyususn standar kompetensi (SK)  dan  kompetensi dasar (KD)  muatan lokal wajib  dan  di sahkan oleh Gubernur.  Satuan pendidikan menyusun SK dan KD muatan lokal pilihan masing-masing.  Muatan  lokal yang dapat di selenggarakan oleh sekolah minimal satu muatan lokal dan sekolah boleh menawarkan lebih dari satu muatan lokal. Alokasi waktu muatan lokal yang di ijinkan  minimal 2 (dua) jam pelajaran dan maksimal 6 (enam) jam pelajaran perminggu

            Provinsi Maluku adalah Provinsi Kepulauan dengan Total jumlah pulau yang teridentifikasi  mencapai 1.340.  Pulau-pulau besar hanya empat yaitu Seram dengan luas 18.625 km², Buru dengan luas 9.000 km², Yamdena dengan luas 5.085 km², dan Wetar dengan luas 3.624 km². Hal ini membuktikan bahwa sekitar 21,59 % luas daratan disumbangkan oleh total luasan 1.336 pulau kecil yang ada di Provinsi ini. Sedangkan potensi panjang garis pantai di provinsi ini mencapai 10.630,1 km.

Kondisi Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga ekosistim pesisir di masing-masing pulau tersebut, karena  ekosistim pesisir bermanfaat untuk meminimalisir dampak bencana tsunami dengan jalan meredam/mengurangi energi gelombang tsunami yang menjalar ke kawasan pantai. (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana)

 Ditinjau dari daratan menuju kearah laut lepas, tipologi umum  dari ekosistem pesisir atau perairan laut tropis di awali oleh hutan mangrove yang kemudian di ikuti oleh hamparan padang lamun dan bentang terumbukarang. Masing-masing ekosistem pesisir tersebut memiliki beragam fungsi dan peran yang saling terkait satu sama lain. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove  berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme , yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air baik air laut maupun air tawar dari sungai.

Provinsi Maluku belum memiliki muatan lokal wajib yang di SK kan oleg Gubernur Maluku dan di berlakukan secara serempak di Provinsi Maluku. Kita lihat Provinsi kepulauan Riau yang sudah memiliki muatan lokal wajib langsung di Perdakan oleh pemerintah daerah setempat, kiranya ini dapat di jadikan contoh oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Kami menawarkan ekosistem perairan pesisir dan metigasi bencana sebagai salah satu muatan  lokal yang cocok di Provinsi kepulauan, kita lihat Negara Jepang  yang membuat tanggul beberapa kilometer untuk mengatisipasi datangnya Tsuname namun tanggul tersebut hancul di pukul  Tsuname, kita lihat Tsuname tahun 2004 di tamil nandu india mengrove memperlambat kekuatan gelombang tsuname, berhasil melindungi  sekitar 1700 orang yang tinggal di daratan sekitar 100-1000 meter dari hutan mangrove, Di penang Malaysia dan Srilangka. Di Indonesia  dikepulauan Nias yang dekat dengan episenter, kerusakan yang di timbulkan oleh tsunami relative kecil.

Manfaat lain dari ekosistem perairan pesisir (hutan mangrove, terumbukarang dan lamun) hutan mangrove (bakau) bisa dijadikan salah satu alternatif untuk  mengatasi dampak pemanasan global terutama pada kawasan pantai yang rendah. Tindakan praktis yang saat ini dapat dilakukan untuk mengatasi dampak pemanasan global terutama  para nelayan adalah dengan mengembalikan hutan mangrove (bakau) pada kawasan pantai rendah,” kata pengamat lingkungan dari CIFOR (Center for International Forestry Research) Daniel Murdiyarso.

Terumbu karang dapat mengurangi dampak pemanasan global. Terumbu Karang dengan kondisi baik mempunyai fungsi yang cukup luas, yaitu  (i) memecah ombak dan mengurangi erosi; (ii) tempat cadangan deposisi kapur yang mengandung carbon. Terumbu Karang juga berfungsi mengurangi karbon yang lepas ke atmosfir sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan ozon.

 Lamun  dapat menyerap karbon lebih besar dari terumbu karang dan mangrove. padang Lamun mempunyai peran penting sebagai habitat ikan dan berbagai biota lainnya. Berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi penting menjadikan padang lamun sebagai tempat mencari makan, berlindung, bertelur, memijah dan sebagai daerah asuhan. Beberapa hewan laut yang sekarang makin terancam dan telah dilindungi seperti duyung (dugong) dan penyu (terutama penyu hijau) makanannya terutama teridiri dari lamun. Lamun juga mempunyai hubungan interkoneksi dengan mangrove dan terumbu karang sehingga diantara ketiganya dapat terjadi saling pertukaran energi dan materi. Padang lamun juga berperan penting untuk menjaga kestabilan garis pantai. Dilihat dari aspek pertahanan pantai, padang lamun dengan akar-akarnya yang mencengkeram dasar laut dapat meredam gerusan gelombang laut hingga padang lamun dapat mengurangi dampak erosi. Padang lamun juga dapat menangkap sedimen hingga akan membantu menjaga kualitas air laut.

Fakta-fakta inilah yang dapat  kita ambil, sudah saatnya kita kita duduk bersama antar instansi terkait untuk menyusun standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) ekosistem perairan pesisir  sehingga di jadikan dasar dalam pembelajaran muatan lokal di Provinsi Maluku untuk melindungi masyrakat Maluku terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil